Setara Institute Skor Tingkat Demokrasi Pilpres kemudian Pemilihan Kepala Daerah 2024 Rendah

JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres juga pemilihan gubernur 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di area Rezim Transisi yang digunakan dikeluarkan Setara Institute.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tidaklah menyentuh 70%, sarana prasarana pemilihan umum yang mana bukan inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.

“Hal inilah yang dimaksud menjadi alasan di area balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang digunakan diterima, Selasa (10/12/2024).

Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, kemudian tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil kemudian kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).

Dengan menurunnya hak sipil juga urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konfirmasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.

Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta teristimewa memulihkan lingkungan kebijakan pemerintah demokratis yang patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.

Diketahui, Angka HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, lalu pemenuhan HAM di dalam Indonesia.

Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang dimaksud terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil serta Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil kemudian urusan politik juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.

Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang digunakan menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, lalu pemenuhan HAM yang digunakan paling buruk. Lalu, hitungan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang digunakan paling baik.

Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.