Rencana Kampus Merdeka Disebut Mempengaruhi Pengembangan Tingkat Demokrasi
Jakarta — Guru Besar Area Keilmuan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti mengatakan, kampus ketika ini disibukkan dengan kurikulum Rencana Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan itu menimbulkan semua inisiatif studi memangkas 20 satuan kredit semester atau SKS (jam kuliah) untuk MBKM.
“Padahal, jam kuliah itu sanggup dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman lebih tinggi baik persoalan demokrasi. Hal itu juga penting untuk pemahaman prinsip negara demokrasi,” kata Susi di Indonesia Integrity Wadah 2024 yang dimaksud diadakan Transparency International Indonesi ke Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.
Dia menjelaskan, siswa merupakan kaum intelektual yang dimaksud dapat diandalkan di meningkatkan kualitas demokrasi. Mahasiswa mendapatkan sekolah ke bangku kuliah dengan tujuan memunculkan pemikiran serta sikap kritis terhadap suatu masalah.
Menurut Susi, pengerjaan demokrasi memerlukan warga yang digunakan kompeten juga terdidik. Kaum intelektual merupakan kalangan yang mana mampu diandalkan. Kaum intelektual itu ada biasanya berada di dalam kampus-kampus. Dalam membentuk kaum intelektual itu, bisa jadi juga melalui sekolah aktivis. Kaum intelektual dapat turun ke rakyat untuk memberikan pengajaran. Namun, institusi belajar kaum intelektual itu dihambat dengan adanya inisiatif MBKM.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, komunitas Negara Indonesia terlalu menerima lalu tidak ada kritis terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, Burhanuddin mengatakan, berbagai peyanan rakyat serta kebijakan pemerintah yang mana kurang tepat.
Pandangan itu meninjau hasil survei World Happiness Report 2024 yang menempatkan Nusantara sebagai urutan kedua negara paling Bahagia ke dunia. “Masyarakat terlalu menerima. Terlalu pasrah, gagal mengaitkan apa yang dimaksud mereka alami dengan pelayanan publik,” ujar Burhanuddin.
Dia menilai, pandangan itu tiada bisa saja dilepaskan dari tingkat lembaga pendidikan masyarakat. Angka terbaru menunjukkan sebanyak-banyaknya 57 persen komunitas hanya sekali lulus sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), bahkan tidaklah bersekolah. Dengan tingkat lembaga pendidikan itu, menurut Burhanuddin, pandangan demokrasi masyarakat berbeda dengan pengertian demokrasi warga sipil.
Masyarakat mengawasi demokrasi dari sudut pandang ekonomi. Sepanjang menciptakan kegiatan ekonomi baik, maka demokrasi dianggap baik. Ukuran ekonomi itu pun cuma sebatas ada atau tidaknya inflasi. “Buat masyararakat kita kalau pemuaian rendah, merek beranggapan bahagia,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum juga Keamanan, Mahfud Md mengatakan, survei kepuasaan rakyat melawan demokrasi tidak ada bisa jadi dijadikan ukuran untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut Mahfud, rakyat tidak ada mengerti akan substansi demokrasi. Mereka hanya sekali memahami demokrasi prosedural. Hal ini lantaran pengaruh dari tingkat pendidikannya.
“Kalau mau memperbaiki demokrasi, tak mampu berpedoman pada survei. Jika melalui survei, kalau ada pemimpin baru, pasti masyarakat akan suka lagi. Rakyat tak mengerti substansi demokrasi,” kata Mahfud. Survei tak bisa jadi berubah menjadi rujukan lantaran selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja. Padahal, rakyat bukan tahu bahwa keadaan itu sebetulnya tidak ada baik dari sudut pandang demokrasi. “Karena itu rakyat harus dididik,” kata Mahfud.
Dia lebih banyak setuju perbaikan demokrasi diwujudkan pada tingkat elite lalu kamu terdidik. Namun, masalahnya DPR disebut sebagai pihak yang mengacaukan demokrasi. Mereka juga disebut tiada akan mau memperbaiki demokrasi. “Mereka yang digunakan buat rusak,lalu mana bisa,” kata Mahfud.
APBN 2025 Menampung Rencana Unggulan Pemerintahan Baru
Artikel ini disadur dari Program Kampus Merdeka Disebut Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Demokrasi