Tekan PMI Ilegal, Menteri P2MI Terapkan Sistem Satu Pintu

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan pelayanan satu pintu menjadi salah satu solusi menekan total PMI yang dimaksud bekerja melalui non-prosedural.

“Mari kita buat regulasinya ke depan, bahwa orang yang mana mau meninggalkan itu berhadapan dengan nama apa pun, dengan syarat beliau dapat upah kemudian bekerja di area luar negeri, harus satu pintu,” kata Karding ketika dialog umum terkait pelindungan PMI di dalam Kantor Kementerian P2MI di dalam Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Karding menyampaikan kementeriannya mencatat sebanyak 80% dari PMI yang menjadi korban eksploitasi merupakan pekerja yang digunakan berangkat secara non-prosedural.

Hal itu menyebabkan pemerintah tak dapat mengetahui lokasi juga bidang kerja PMI tersebut, juga durasi pekerjaan kemudian jaminan kemudian pelindungan pekerjaan.

Oleh sebab itu, melalui kebijakan pelayanan satu pintu diharapkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja di tempat luar negeri dapat terdata, termasuk bagi pekerja magang maupun musiman.

“Jadi siapa pun yang dimaksud mau bekerja di dalam luar negeri, itu harus terdaftar supaya masuk di dalam data kami. Kalau ia masuk, maka kita sanggup memantau beliau pekerjaannya apa, bekerja pada mana, siapa yang tersebut mengirim, lalu jabatan pekerjaannya apa, terlindungi atau tiada di dalam sana,” ucapnya.

Karding menyampaikan, penguatan sistem vokasi dan juga peningkatan sumber daya manusia menjadi cara lain untuk meningkatkan pelindungan bagi WNI. Karding menyebutkan dari permintaan pekerja yang dimaksud mencapai 1 juta, Indonesia hanya saja mampu memenuhi 267.000.

Hal itu disebabkan oleh ekosistem, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan juga penempatan yang dimaksud diciptakan secara sistematis kemudian terencana.