otoritas Targetkan Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%, APPDESA: Ganti Anggota Koalisi Nakal!

JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan dunia usaha khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target pertumbuhan sektor ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).

Pada kesempatan yang dimaksud mirip juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang mana masuk juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang dimaksud telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan perekonomian tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar perkembangan ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang tersebut dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.

Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah dalam bidang sektor ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota majelis hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya setiap saat positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.

Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi pada daerah, teristimewa anggota komite dalam tingkat kota dan juga kabupaten seharusnya mampu menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang mana dapat mengganggu kegiatan perekonomian di tempat tempat masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang tersebut ditunggangi kepentingan juga iming-iming uang.

“Para anggota badan ini harus menarik batas tegas kemudian memberikan edukasi terhadap rakyat pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.

Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang

Sebagaimana diketahui dengan sudah pernah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di dalam kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Wilayah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.

Menurut APPDESA, penampilan anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di area bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, telah dilakukan ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.

“Demo akan menghambat kegiatan sektor ekonomi dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tidak ada sepenuh hati mengupayakan kebijakan pemerintah, inilah waktu yang digunakan tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.

Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merek yang digunakan terpilih pada majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang digunakan tidak ada klir,” pungkasnya.