Kenaikan PPN 12% Bisa Dibatalkan Prabowo, Pengamat: Merem Aja Batal Ini adalah Barang

JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) menjadi 12 % mulai 2025 diyakini bisa saja dibatalkan Presiden Prabowo Subianto dengan mudah. Pasalnya, mayoritas fraksi partai kebijakan pemerintah di area DPR pada waktu ini merupakan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti polemik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra beserta beberapa jumlah parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terkait PPN tersebut.

“Intinya, semua berebut mencari kambing hitam perihal kenaikan PPN 12 persen lantaran kebijakan ini dinilai kontroversial dan juga merugikan rakyat. Dan yang digunakan disalahkan pemerintah ketika ini Prabowo Subianto,” kata Adi untuk SINDOnews, Kamis (26/12/2024).

Dalam konteks itulah, kata Adi, partai koalisi pemerintah mencari biang kerok perihal kebijakan ini sebab peraturannya, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dibuat ketika PDIP berkuasa ketika itu.

“Apalagi PDIP berlagak menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen padahal PDIP inisiatornya. Di situlah kemudian PDIP dikeroyok oleh KIM Plus yang tersebut dinilai lempar batu sembunyi tangan,” ujanya.

Adi mengingatkan bahwa skarang nasi sudah ada menjadi bubur. Dia melanjutkan, aturan kenaikan PPN sudah ada nyata. Ke depan, lanjut dia, tinggal dilihat apakah kenaikan PPN itu dilanjut atau ditolak.

“Kalau undang-undang yang disebutkan dinilai kontroversial dan juga merugikan rakyat, pemerintah dan juga DPR dapat batalkan undang-undang ini. Toh mayoritas DPR full total membantu Prabowo. Mudah belaka mengubah aturan kenaikan PPN itu,” ungkapnya.

Dia berpendapat, ujiannya adalah pemerintah Prabowo-Gibran mau lanjut atau tolak peraturan kenaikan PPP tersebut. “Kalau mau nolak saya kira mudah bagi pemerintah membatalkannya. Toh, semuanya telah menjadi koalisi pemerintah. Merem aja batal ini barang. Kalau mau lanjut pun pemerintah merem pun beres dikarenakan hampir semua fraksi akan mendukung,” pungkasnya.