Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat dalam SINDOnews TV

JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih lanjut dari 170 ribu orang.

Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok tidaklah kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang mana dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.

Ditambah lembaga pendidikan lalu kondisi tubuh juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di dalam sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.

Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tak ingin daya beli publik juga peningkatan ekonomi makin menurun.

Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah pernah memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan perekonomian akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.

Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu perihal PPN 12 persen serta kemungkinan bisa jadi ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Saat 21.30 WIB.