Transaksi Jual Beli Kripto Kena PPN 12%, Efektif 1 Januari 2025
JAKARTA – Indodax telah terjadi melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan terbaru.
Penyesuaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 juga PMK No. 81 Tahun 2024, yang digunakan mengatur tarif PPN untuk operasi aset kripto serta barang tertentu lainnya.
“Indodax menegaskan kepatuhan penuh terhadap peraturan yang tersebut berlaku dengan berkonsultasi secara intensif sama-sama otoritas terkait, termasuk Kantor Pajak. Penyesuaian tarif PPN ini adalah langkah penting pada menyokong transparansi perpajakan dalam Indonesia sekaligus meyakinkan keamanan serta kenyamanan proses bagi pengguna kami,” ujar pimpinan Indodax, Oscar Darmawan pada pernyataannya, Hari Sabtu (4/1/2025).
Kini, tarif PPN untuk operasi pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), yang dimaksud ditetapkan sebesar 12% dari nilai transaksi. Sementara, kegiatan lainnya, seperti biaya deposit, biaya evakuasi rupiah kemudian biaya trading, dikenakan tarif PPN efektif sebesar 11% sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 3.
Penting untuk dicatat, PPN ini dikenakan melawan biaya operasi tersebut, tidak berhadapan dengan jumlah keseluruhan uang yang dimaksud didepositkan atau ditarik. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlakuan pajak khusus terhadap aset kripto, mengingat sifatnya yang mana unik juga berbeda dengan barang atau jasa konvensional. Oscar juga menekankan pentingnya regulasi yang mana jelas untuk menggerakkan kepercayaan di tempat sektor aset kripto.
“Kami memahami bahwa interpretasi terhadap peraturan perpajakan rutin kali menghadirkan tantangan. Namun, melalui kerja identik dengan otoritas terkait, kami yakin langkah ini akan memberikan kegunaan jangka panjang bagi biosfer kripto pada Indonesia,” tambahnya.
“Terkait pajak, para member Indodax tidaklah perlu khawatir, lantaran semua biaya di dalam Indodax telah termasuk komponen pajak, biaya CFX, juga sebagainya. Dengan demikian, semua biaya telah otomatis dibayarkan, sehingga pemanfaatan wadah Indodax menjadi tambahan simpel juga mudah bagi para member.”
Harapan untuk Kebijakan Pajak yang tersebut Lebih Ideal
Meski Indodax membantu penuh peraturan perpajakan, perusahaan juga memberikan masukan yang konstruktif untuk kebijakan yang digunakan lebih besar ideal di tempat masa depan. Mengingat sifat kripto yang tersebut sama dengan operasi keuangan, Indodax berharap agar kripto dapat dikecualikan dari PPN, sebagaimana yang digunakan telah lama diterapkan di area beberapa negara lain.
Hal ini akan mempercepat adopsi aset kripto sebagai instrumen keuangan yang inklusif serta inovatif dalam Indonesia. Selain itu, dengan dihapusnya PPN, justru berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) final menghadapi operasi kripto. Hal ini sebab jumlah trading kripto dapat meningkat lebih besar besar dibandingkan dengan kondisi pada waktu ini, seiring berkurangnya beban biaya bagi para pelaku pasar.
“Kami percaya bahwa regulasi yang seimbang akan menciptakan ekosistem yang digunakan lebih tinggi kondusif. Di banyak negara, aset kripto tidak ada dikenakan PPN sebab dianggap sebagai bagian dari proses keuangan. Kami berharap Indonesia juga dapat mempertimbangkan kebijakan sama untuk menyokong pertumbuhan lapangan usaha ini,” ungkap Oscar.