Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden

TANGERANG – Ketua Pertemuan Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tak buru-buru dicabut.

Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono bukan berdasar lalu mencederai semangat pengabdian TNI AL yang tersebut selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut serta warga nelayan.

“Tindakan TNI AL dengan rakyat nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto juga sesuai dengan tugas pokok kemudian fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).

Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.

Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara pada laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi di patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, lalu terorisme.

“Pembongkaran pagar laut pada Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang digunakan diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.

Sony mengoreksi keras Menteri Trenggono yang digunakan dianggap tiada memahami tugas dan juga fungsi TNI AL juga memproduksi pernyataan yang digunakan mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami kedudukan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik dan juga merusak kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.

Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan juga Perikanan yang tersebut dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial dan juga menimbulkan gaduh.