Nah! Hal ini 3 Tantangan Haji yang Bikin DPR Bentuk Pansus Angket

Daftar Isi

• Tenda
• Toilet
• Kuota

Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki beragam permasalah yang tersebut ditengarai muncul di pelaksanaan Haji 2024.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina selaku pengusul membeberkan beberapa alasan DPR menggulirkan hak angket ibadah Haji. Permasalahan itu pada antaranya tentang penetapan kuota haji khusus hingga keadaan pemondokan serta toilet yang digunakan dianggap tidaklah layak.

“Padahal biaya yang tersebut diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah, yang digunakan menyesuaikan dengan pemondokan, katering serta transportasi,” katanya di rapat paripurna yang mana dijalankan pada Selasa, (9/7/2024).

Pansus hak angket yang dimaksud ditandatangani oleh 35 khalayak anggota DPR. Sebanyak 30 penduduk akan berubah menjadi anggotanya lalu melakukan penyelidikan terhadap permasalahan haji ini. Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR telah membeberkan beberapa jumlah permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024. Berikut ini merupakan temuannya.

Tenda

Tim Pengawas Haji DPR RI mengungkapkan status jemaah haji Negara Indonesia di Mina, Arab Saudi, sungguh memprihatinkan. Fasilitas tenda jemaah menjadi salah satu yang disorot.

Saat meninjau area pada Mina pada Senin, (17/6/2024), rombongan Tim Pengawas Haji menemukan tenda yang tersebut disediakan pemerintahan Arab Saudi kurang luas, dan juga tidak ada sesuai dengan jumlah keseluruhan jemaah yang dimaksud mestinya ditampung.

Timwas Haji mengatakan jemaah ke di tenda berdesakan, bahkan ada yang mana tidur sambil duduk berhimpitan. Ada pula yang digunakan terlelap sambil menekuk badan.

Sebagian jemaah yang digunakan tidak ada kebagian tempat, terpaksa tidur bergelimpangan ke lorong luar tenda dengan alas seadanya. Timwas mengumumkan kondisi pada Mina mirip barak pengungsian.

“Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di dalam Mina ini,” kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra.

Wisnu mengatakan, Timwas Haji DPR menemukan persoalan tenda di bawah kapasitas tidaklah semata-mata menimpa jemaah haji reguler. Jemaah haji plus, kata dia, mengalami situasi yang dimaksud tambahan parah.

Dia mengungkapkan di Maktab 111, tempat jemaah haji plus bermukim, tenda jemaah haji plus berkapasitas 80 khalayak terpaksa ditempati 1.200 orang. Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda akibat penempatan tenda jemaah haji Indonesi yang tersebut tak sesuai dengan maktab yang tersebut telah lama ditentukan.

Mereka terpaksa meninggalkan tenda lantaran hak-haknya tak dapat terpenuhi akibat salah tempat. “Semestinya tiada akan berjalan kalau Kemenag bisa jadi mengantisipasi sejak awal,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Toilet

Selain permasalahan tenda yang tersebut tidak ada memadai, Timwas Haji DPR juga menyoroti sarana toilet yang mana kotor. Tisu serta pembalut perempuan tampak berserakan ke mana-mana. Jumlah toilet yang digunakan terbatas menyebabkan jemaah harus antre panjang berjam-jam untuk bisa jadi menunaikan hajatnya.

“Bahkan ada yang digunakan pingsan oleh sebab itu lama menunggu,” ujar Wisnu.

Dia mengungkapkan Timwas Haji DPR mengkritisi jumlah total toilet pada Mina yang dimaksud kurang juga tidak ada ramah lansia, seperti perkara pada Arafah. Dari 10 toilet yang tersebut ada ternyata belaka ada satu toilet duduk.

“Padahal 30% dari total jemaah haji Indonesi adalah jemaah lansia. Mestinya dari 10 toilet itu setidaknya ada tiga toilet duduk supaya memudahkan jemaah lansia mengurangi hajatnya,” ujarnya.

Akibat keterbatasan jumlah keseluruhan toilet tersebut, Timwas Haji DPR mendapati laporan beberapa jemaah selama Kota Bandung Barat pada Maktab 76 Mina terpaksa buang air kecil ke sebelah tenda dikarenakan telah tidaklah dapat menahan hajatnya.

Ini dikarenakan antrean ke toilet cukup panjang dan juga butuh waktu mengantisipasi dua jam, khususnya di dalam pagi hari, sore hari kemudian ketika mendekati waktu salat wajib.

“Mirisnya, kejadian pipis dekat tenda ini tak belaka dialami jemaah laki-laki, tapi juga jemaah perempuan,” katanya.

Kuota

Dikutip dari cnnindonesia.com , Anggota Timwas Haji Luluk Nur Hamidah menyoroti langkah Kementerian Agama mengalokasikan 10.000 kuota untuk haji khusus. Dia menyatakan kuota itu harusnya diprioritaskan untuk haji reguler guna menyelesaikan hambatan antrean yang digunakan sudah ada mencapai 38 hingga 48 tahun.

“Ini adalah tindakan yang digunakan sangat sembrono yang dimaksud dijalankan oleh Kementerian Agama serta ada peluang pelanggaran terhadap undang-undang,” ujar Luluk.

Dia memaparkan batas jatah haji khusus atau ONH plus dalam undang-undang sebesar 8 persen juga kebijakan Kemenag disebut melebihi batasan itu. Luluk lantas mempertanyakan siapa yang diuntungkan menghadapi kebijakan ini.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah terjadi penyalahgunaan kuota haji. “Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya,” ujar Yaqut di dalam Madinah, pada Hari Sabtu (22/6/2024).

Kuota haji untuk Indonesia pada tahun ini mencapai 221.000 orang, terdiri dari 203.320 haji reguler dan juga 17.680 haji khusus. Nusantara juga mendapat kuota tambahan sebanyak-banyaknya 20.000 yang lantas dibagi berubah jadi 10.000 haji reguler juga 10.000 haji khusus.

Next Article Kapan 1 Ramadan 1445 Hijriyah Versi otoritas RI? Hal ini Penjelasannya

Artikel ini disadur dari Nah! Ini 3 Masalah Haji yang Bikin DPR Bentuk Pansus Angket