Bantuan Amerika Serikat ke Afrika Selatan Dibekukan, Terkait BRICS?

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama mengumumkan bahwa ia akan datang menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan pada sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”

“Amerika Serikat tak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.

Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang mana memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, hambatan lama di kegiatan ekonomi paling maju di area Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.

Pemerintah telah terjadi menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani lapisan kulit putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga epidermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah merek dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.

Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak ada mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus mengingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang tersebut mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.

Kelompok oposisi terbesar pada Afrika Selatan lalu salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.

Pretoria berada di tempat bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian dikarenakan hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara mengalami perkembangan yang mana digadang-gadang akan datang menyaingi dominasi AS.

Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah kemudian isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra urusan politik juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”

“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang mana berakar kuat di supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.