Dana PU dalam APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?
JAKARTA – Kelanjutan perkembangan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diragukan dalam sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk perkembangan IKN .
Dody mengatakan, sejumlah anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara juga Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 semata-mata tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tiada ada,” ujar Dody ketika ditemui di area Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres penyelenggaraan infrastruktur dasar yang mana dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang mana tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang tersebut diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang dimaksud sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang digunakan diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memverifikasi keberlanjutan fiskal di dalam sedang tekanan utang jatuh tempo yang tersebut terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review lalu ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang dimaksud diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga acara bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak kemudian efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah terjadi menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati tak mengucapkan IKN kan telah tak lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang digunakan menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pengerjaan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa jumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.