Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer dan juga PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan dapat sampai pada pelayanan terhadap warga mampu justru terganggu.

“Efisiensi anggaran ini dapat terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di tempat otoritas Daerah, serta mampu menyebabkan pelayanan masyarakat yang dimaksud terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).

Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah agregat tenaga honorer di tempat Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada pada Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, lalu Pemprov Jateng 21 ribu orang.

Efisiensi anggaran tidak ada hanya saja berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer lalu PPPK di area otoritas juga punya prospek besar untuk dilakukan.

“Efeknya nanti pada wilayah bisa jadi terjadi pelayanan umum yang dimaksud juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.

Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tersebut dijalankan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai acara makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang tersebut terbatas disamping inisiatif yang digunakan membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.

“Efisiensi ini bisa jadi mengganggu tercapainya acara lalu juga dapat memproduksi perkembangan sektor ekonomi 2025, diperkirakan cuma 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya saja untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata bukan sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.