Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Ribu Miliar

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di area pemerintah pusat maupun wilayah akan berdampak buruk terhadap pendapatan.

Ketua Area Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat juga Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama di tempat sektor industri, jasa, kemudian pembangunan yang tersebut diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.

“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel kemudian sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang dimaksud akan dialokasikan kemana,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Hari Senin (10/1/2025).

Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dimaksud diadakan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah memiliki peran pada menopang perkembangan sektor ekonomi nasional.

“Salah satu unsur di peningkatan perekonomian adalah government spending. Tapi kalau toh diadakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang mana bisa saja menciptakan multiplier efek terhadap perekonomian kita,” tambahnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pangsa industri perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang mana sekaligus miliki sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Karena menurutnya, acara-acara yang tersebut menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang digunakan biasanya banyak datang dari Pemerintah.

“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau di dalam area atau di dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih bisa saja terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.

Perry menambahkan, pada waktu ini pelaku bisnis di area sektor industri perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran dalam eksekutif Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tiada sampai menghasilkan pendapatan hotel berkurang hingga berdampak tambahan sangat jauh pada PHK.

“Kita pada waktu ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, juga lainnya. Kita berharap efisiensi bukan merembet pada permasalahan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.