Satryo Soemantri Kena Reshuffle Kabinet, Syahganda: Langkah Tepat kemudian Cepat sekali
JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang digunakan dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah terjadi melakukan langkah yang dimaksud tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu tambahan banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri pada Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah di melaksanakan konstruksi berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang dimaksud kompatibel pada arus yang dimaksud deras,” kata Syahganda yang tersebut juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang tersebut dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR serta masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan mengungkapkan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, serta dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang dimaksud melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud mampu dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohonkan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga merancang komunikasi yang digunakan baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.

