Danantara Bawa Harapan Baru, Pengamat Wanti-wanti Kasus BLBI Terulang

SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing perekonomian nasional, mirip dengan model Temasek Holdings pada Singapura. Danantara akan segera menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.

Pengamat Hukum lalu Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang mana mampu muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis sektor ekonomi 1998.

Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.

“Dalam tindakan hukum BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi urusan politik yang dimaksud kuat. Jika Danantara tak dikelola dengan transparansi lalu akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno di dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).

Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang digunakan terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan berbagai yang mana tidaklah kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir lalu konglomerat yang dimaksud memiliki hubungan dengan elite politik.

Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara apabila tak ada mekanisme yang dimaksud jelas di pengelolaan kemudian pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura juga Khazanah di dalam Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan juga independen dapat menggerakkan kegiatan ekonomi nasional.

Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi kebijakan pemerintah lalu kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru dapat menjadi beban dunia usaha yang mana berlarut-larut,” tambahnya.

Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang dimaksud diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini dijalankan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat di dalam luar penerima kegunaan MBG dapat terancam.

“Perlu kajian lebih lanjut di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.