Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dimaksud dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Keamanan Sosial (BPJS) Kesejahteraan sudah pernah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan di area Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang digunakan menghasilkan BPJS Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik di tempat Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di area Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang mana berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang digunakan diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah lama menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk warga Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk meyakinkan distribusi Kartu Indonesia Optimal sanggup tambahan merata sehingga seluruh warga dapat mendapatkan akses pada bidang kondisi tubuh juga menjamin rakyat yang sudah ada memiliki Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang dimaksud sesuai standar serta berkualitas,” ujar Jokowi, dikutipkan dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah area bersinergi kemudian berperan terlibat pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras lalu sanksi terhadap rumah sakit yang dimaksud memungut biaya bagi warga pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang digunakan memungut bayar ini akan saya cek mampu saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tidaklah mempersulit penduduk yang digunakan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang tersebut paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik juga jangan dipersulit. Saya semata-mata minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 telah lama merusak tatanan kemampuan fisik tak cuma Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.