Optimalisasi Gas Bumi Jadi Kunci Pokok Efisiensi Daya Pemerintahan Baru
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan datang menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemanfaatan gas akan memangkas impor energi yang dimaksud selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban menghadapi persoalan impor migas yang dimaksud pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan juga peluang cadangan energi fosil paling bersih ini di area Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tidak ada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela dapat segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang mana tinggi bisa jadi disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, penyelenggaraan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang mana selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menurunkan impor LPG yang digunakan sejauh ini masih mendominasi keperluan substansi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menimbulkan kebijakan yang digunakan pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita bukan over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua acara itu yang mana harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan pergi dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang tersebut paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang tersebut berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG serta impor BBM yang digunakan kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya merancang kemandirian lalu ketahanan energi nasional. Sedangkan pada ketika yang tersebut identik terdapat gas bumi di dalam di negeri yang tersebut dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya sekali 600 ribu BPH. Padahal permintaan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.