pemerintahan Dorong Pengembangan Keselamatan Kendaraan Listrik
JAKARTA – pemerintahan terus meningkatkan kekuatan aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian menggerakkan pemanfaatan kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau tambahan cepat.
Kepala Balai Besar Survei kemudian Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, lalu Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah terjadi menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik. Standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan umum terhadap keamanan pemakaian EV pada Indonesia.
“Aspek safety menjadi sangat penting lantaran satu kali kejadian mampu menciptakan impact yang tersebut sangat besar terhadap bidang kendaraan listrik di area Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang telah ditetapkan kemudian kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang tersebut lain, juga yang dimaksud paling penting itu mampu dilaksanakan secara tegas,” ujar Harris pada seminar Memperkuat Keselamatan Kendaraan EV, Selasa (12/11/2024).
Selain mengempiskan emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa pengaplikasian kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara secara langsung akan menurunkan ketergantungan pada impor material bakar minyak (BBM), yang dimaksud selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Pengembangunan Sistem Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini menyatakan PLN berikrar untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik pada seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN telah dilakukan menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat dan juga 9.956 SPKLU roda dua pada 1.503 lokasi.
“Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami dapat mereach atau sanggup menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang tersebut awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah banyak yang dimaksud peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station. Selain itu, PLN telah dilakukan melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer serta memverifikasi kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan serta Keselamatan Kerja).
“Jadi harapannya kemungkinan besar di area Indonesia ini bukan ada keraguan atau tidak ada ada perasaan khawatir terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga sudah ada menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation serta maintenance-nya,” kata Ririn.
“Kemudian petugas juga standby, kemudian sekarang ada di area PLN Mobile itu ada semacam yang mana menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang benar ada terkendala di tempat SPKU, itu mungkin saja bisa jadi mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.