Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump
JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi kemudian mendatangi Tanah Melayu yang mana ketika ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 pada merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat memulai pembangunan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang tersebut sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan rapat dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaya I, dalam kediaman resmi DPM I mengkaji perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, Hari Jumat (4/4/2025), Airlangga diterima segera oleh PM Tanah Melayu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kantornya di area Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sebanding perekonomian Negara Malaysia dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan kemudian memperbarui sinergi ekonomi, yang digunakan mencerminkan komitmen kerja identik yang tersebut kuat antara Indonesia juga Tanah Melayu ke tingkat yang tersebut lebih lanjut baik dalam masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, khususnya di meningkatkan kekuatan lebih besar berbagai lagi kegiatan perekonomian juga perdagangan, yang mana melibatkan para Pengusaha Indonesia kemudian Malaya di tempat berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk mengupayakan penguatan kerja sejenis seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons melawan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Negara Malaysia membutuhkan kerja sejenis dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Negara Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, kemudian perdagangan pada kawasan. Pada konferensi itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan lalu Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Airlangga dengan segera menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada konferensi tersebut, Tengku Zafrul mengungkapkan bahwa rapat dengan Airlangga juga mendiskusikan strategi untuk penguatan sektor ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukanlah lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN dalam Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk menggalakkan penguatan kegiatan ekonomi regional di area Kawasan ASEAN lalu di dalam tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul serta Menko Airlangga setuju pada pada waktu sektor ekonomi global sedang bergejolak, maka pernyataan ASEAN perlu lebih banyak lantang. Diketahui, Indonesia dan juga Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan juga Penanaman Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik lalu mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dilaksanakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, lantaran dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif memulai pembangunan komunikasi kemudian engagement dengan eksekutif AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang tersebut besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan masih menghormati kebijakan tersebut, Indonesia juga Negara Malaysia percaya pada hubungan yang digunakan konstruktif kemudian saling menguntungkan.
Mereka berazam untuk menjaga kepentingan kegiatan ekonomi dengan tetap memperlihatkan menjaga hubungan perdagangan yang tersebut kuat dengan AS.