AMPHURI Ajukan Idea Kementerian Haji lalu Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Sektor Bisnis

Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji serta Umrah Republik Indonesi (AMPHURI) mengirimkan proposal yang mana berisi konsep pembentukan Kementerian Haji serta Umrah untuk presiden terpilih Prabowo Subianto.

“AMPHURI mengapresiasi jikalau pemerintahan yang dimaksud akan datang di dalam bawah Prabowo Subianto ini betul-betul dapat merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji serta Umrah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI H. Firman M. Nur pada keterangannya di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Firman dapat dipertanggungjawabkan pembentukan kementerian itu menciptakan pemerintah Tanah Air mempunyai lembaga yang digunakan fokus berinteraksi kemudian berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi haji lalu umrah.

Dia memaparkan pembentukan Kementerian Haji kemudian Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mengurusi haji dan juga umrah di Negara Indonesia setara dengan Arab Saudi. Arab Saudi miliki Kementerian Haji dan juga Umrah sejak 1956.

“Kalau kita punya Menteri Haji juga Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan juga Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara berubah menjadi enak,” tutur Firman.

Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji lalu Umrah sanggup memberi khasiat besar dari sisi sektor ekonomi untuk Indonesia. “Kami ingin juga sektor ibadah haji kemudian umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara sektor ekonomi bagi kita yang pada waktu ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” ucapnya.

Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji lalu Umrah ke kabinet Prabowo disampaikan oleh beberapa pihak, salah satunya dari AMPHURI. Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, mengkaji keberadaan Kementerian Haji juga Umrah bernilai penting untuk menurunkan beban Kemenag yang digunakan selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah Indonesia.

“Dengan adanya Kementerian Haji juga Umrah, dapat menghurangi beban Kementerian Agama yang dimaksud selama ini sangat berat di luar urusan haji kemudian umrah,” kata beliau pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Zaky menyebutkan kompleksitas penyelenggaraan haji lalu umrah dibuktikan dari banyaknya pihak yang tersebut terlibat, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, juga pihak swasta.

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan juga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang dimaksud juga terlibat, seperti maskapai serta pemerintah Arab Saudi,” tutur Zaky.

Dia mengungkapkan unsur lain yang mana dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji kemudian Umrah adalah besarnya anggaran. Pada akhir September lalu, Komisi VIII DPR telah dilakukan menyetujui usulan BPKH mengenai dana kelolaan haji sebesar Rupiah 188,86 triliun untuk 2025.

Selanjutnya, MUI mengkaji pembentukan Kementerian Haji juga Umrah penting…

• 1
• 2
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari AMPHURI Ajukan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Ekonomi