Bahlil Ungkap Arahan Prabowo pada Tengah Kelangkaan LPG 3 Kg

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Tenaga juga Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.

“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keinginan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.

Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih lanjut tepat sasaran serta tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya sebab skema yang ada ketika ini telah berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang dimaksud mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang dimaksud berhak.

“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai tukar dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di area tingkat sampai tingkat rakyat itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang mana mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.

Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar tak terjadi pemborosan anggaran dan juga kebocoran pada tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meningkatkan status merekan menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih tinggi mudah diawasi.