Banyak Diisi Kader Partai, Kabinet Zaken Prabowo-Gibran Sulit Diwujudkan

JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang digunakan diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri dan juga duta menteri yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.

Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat

“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih besar terlihat sebagai pura-pura zaken, di dalam mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang mana tidaklah berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Sementara kabinet zaken adalah konsep di dalam mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tiada terikat dengan kepentingan partai, serta hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman di dalam sektor yang dimaksud merekan tangani.

Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.

Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk melakukan konfirmasi bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.

“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, lalu kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang tersebut menggambarkan negosiasi urusan politik yang transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.

Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih banyak diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.