BI serta Kemenko Marves luncurkan program Kalkulator Hijau

Kami berharap kalkulator hijau ini tidak ada cuma sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon ke Indonesia

Jakarta – Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal (Kemenko Marves) meluncurkan perangkat lunak Kalkulator Hijau untuk menyokong upaya penghitungan kemudian pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan serta pelaku usaha.

“Selamat untuk seluruh pihak berhadapan dengan peluncuran pedoman juga perangkat lunak Kalkulator Hijau yang dimaksud sudah disusun berhadapan dengan inisiatif Bank Tanah Air bersatu Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) sebagai national focal point dari NDC (Nationally Determined Contribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), juga para pihak yang dimaksud terlibat di grup panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Area Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Nani Hendiarti di dalam Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.

Transisi menuju sektor ekonomi netral karbon (net zero emission) disebut membutuhkan peningkatan penanaman modal hijau yang digunakan sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan masyarakat ini diperkirakan semata-mata mampu menyokong sekitar 34 persen dari total keperluan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada NDC tahun 2030.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Tanah Air meningkatkan komitmen mengatasi dampak inovasi iklim global yang tersebut diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.

Pembahasan di dalam Second NDC yang digunakan masih digodok telah lama memasuki tahap finalisasi dan juga sudah ada melalui tahapan konsultasi publik.

Hal yang Diutamakan ditekankan antara lain terkait target jumlah pengurangan juga penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, dan juga tambahan sektor baru, yaitu kelautan.

Hal ini berarti akan ada peningkatan permintaan anggaran, sehingga diperlukan berubah-ubah pengembangan guna mengempiskan gap pendanaan tersebut.

Dalam menangguhkan kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan berubah menjadi kunci menggerakkan pembiayaan transisi serta mengatasi pembaharuan iklim, teristimewa dalam negara berkembang.

Melalui koordinasi yang tersebut direalisasikan oleh Kemenko Marves, eksekutif Indonesia sudah mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blended finance) di bentuk organisasi internasional baru yang tersebut dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.

Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang tersebut sudah pernah disepakati ke New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) pada Baku, Azerbaijan.

Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari pembaharuan iklim yang dimaksud semakin nyata.

“Kita lihat ke Indonesi juga dampaknya nyata inovasi transformasi musim juga sebagainya, dan juga kalau kita yang digunakan baru-baru ini pada Brasil ada kebakaran hutan yang digunakan sangat luas, sangat besar serta belum pernah terjadi sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan lalu kegiatan keuangan berkelanjutan yang mana berubah menjadi mandat BI serta Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi juga menurunkan tingkat emisi dari kredit yang diberikan bank.

Laporan keberlanjutan yang tersebut berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat berubah menjadi pertimbangan di pemberian pembiayaan di dalam masa mendatang.

Karena itu, BI serta Kemenko Marves meluncurkan program Kalkulator Hijau yang diharapkan berubah jadi salah satu media perhitungan kemudian pemantauan emisi karbon untuk sektor bidang di upaya menuju perbankan hijau, menggerakkan partisipasi dari bidang perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, juga meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang tersebut selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.

Metodologi yang dimaksud digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau telah dikonsultasikan serta disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini bisa jadi dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring pembaharuan teknologi kemudian zaman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pemuka BI Juda Agung menegaskan bahwa perangkat lunak Kalkulator Hijau mempunyai standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.

Tujuan dari pembentukan program yang disebutkan yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas sektor ekonomi juga tingkat keberhasilan menuju perekonomian hijau.

Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan lalu bumi usaha di pemenuhan permintaan pelaporan (disclosure) yang tersebut telah mulai dipersyaratkan oleh regulator serta lingkungan ekonomi keuangan global.

Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses tambahan luas untuk pembangunan ekonomi lalu pendanaan hijau dari perbankan maupun dari pangsa keuangan global.

“Kami berharap kalkulator hijau ini tidaklah semata-mata berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk memacu pengurangan emisi karbon pada Indonesia. Hal ini adalah living tools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang mana mengukur scope 1 (emisi yang digunakan muncul dengan segera dari perusahaan sekaligus entitas yang tersebut berada di dalam bawah perusahaan tersebut) dan juga scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang mana dibeli penyedia utilitas secara tak langsung),” ungkap Juda Agung.

“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu hanya memunculkan sebuah emisi yang dimaksud perhitungannya lebih tinggi kompleks. Untuk pertama ini scope 1 lalu scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi usaha oleh sumber-sumber yang tersebut tidak ada secara secara langsung dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, pemakaian produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.

Artikel ini disadur dari BI dan Kemenko Marves luncurkan aplikasi Kalkulator Hijau