Denny JA Ungkap Angka Golput di area 7 Provinsi Terbesar pada pemilihan gubernur 2024, Tertinggi DKI

JAKARTA – Angka golput Pemilihan Kepala Daerah 2024 lebih besar besar dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah 2019. Berdasarkan data LSI Denny JA, rata-rata nomor golput pemilihan kepala daerah 2024 di tempat 7 provinsi terbesar dalam Indonesia mencapai 37,63%, sementara pada pemilihan kepala daerah 2019 lebih lanjut rendah 31,40% atau naik 6,23%.

“Meningginya golput adalah tanda bahwa demokrasi kita terluka; ia adalah kata-kata bisu dari merek yang mana memilih untuk bukan berharap, tidak ada percaya, juga tidaklah lagi meninjau pemilihan umum sebagai cahaya di dalam ujung Lorong,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali di analisis hasil quick count pemilihan kepala daerah 2024, Rabu (4/12/2024).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November 2024, LSI Denny JA menyelenggarakan quick count dalam 7 provinsi terbesar di tempat Indonesia. Masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, lalu DKI Jakarta.

Quick count yang digunakan dilaksanakan menunjukkan tingkat partisipasi yang mana bervariasi. Partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Jabar 63,02%, golput 36,98%; Jawa Timur partisipasi pemilih 65,32%, golput 34,68%; Jawa Tengah partisipasi pemilih 70,52%, golput 29,48%; Banten partisipasi pemilih 63,90%, golput 36,10%.

Kemudian Sumatera Utara partisipasi pemilih 53,59%, golput 46,41%; Sulawesi Selatan partisipasi pemilih 70,16%, golput 29,84%; serta DKI Ibukota Indonesia partisipasi pemilih 53,09%, golput 46,91%.

“Dari data ini, DKI Ibukota mencatatkan data bilangan golput tertinggi (46,91%), sementara Sulawesi Selatan miliki bilangan bulat golput terendah (29,84%),” kata Denny JA.

Hasil riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang tersebut mengupayakan tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. pemilihan raya Serentak 2024 yang mana meliputi Pilpres serta Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian. Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang berlaga dinilai kurang mempunyai daya tarik, teristimewa di tempat wilayah seperti DKI Ibukota dan juga Sumatera Utara.

Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin berbagai rakyat yang tersebut merasa kebijakan kepala area tidaklah terlalu berpengaruh pada hidup mereka, dibandingkan kebijakan pemerintah pusat. Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, dan juga gaya hidup mewah pejabat umum semakin memupuk sikap apatis rakyat terhadap politik.