Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Humanitarian Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan pada Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang dimaksud berbasis bergerak di tempat bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.

“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui instruksi singkat, Mulai Pekan (9/12/2024).

Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang digunakan mengumumkan “di berhadapan dengan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.

Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa saja duduk bareng untuk mencari titik berada dalam melawan persoalan yang tersebut ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.

“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise juga kematangan meninjau mengenai ini,” kata Zainul.

Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono juga Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih di Munas XXII PMI.

Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang tersebut dijalankan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan diselenggarakan di area Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah terjadi mendapat dukungan dari para PMI dalam daerah.

Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal serta pengkhianatan.