Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Latihan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK dengan TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada perkembangan desa. Pembinaan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Menguatkan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan kemudian Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang mana dijalankan di area DKI Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tempat desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di dalam delapan kabupaten, dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, lalu Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau inisiatif pemberdayaan perempuan, tantangan, dan juga strategi implementasinya, peran pemerintah wilayah serta desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di area tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang dimaksud dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang digunakan lebih banyak tajam kemudian relevan dalam tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD pada Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 pada Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK juga Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian kemudian lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam desa-desa seluruh Indonesia, memperkuat penyelenggaraan yang dimaksud inklusif kemudian berkeadilan gender.