Garda Satu Minta pemerintahan Malaya Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengatur aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Negara Malaysia dalam Jakarta, hari terakhir pekan (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab berhadapan dengan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di area Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang dimaksud pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah lama menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang dimaksud tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure pada lokasi.

GARDA SATU juga meminta-minta pemerintah Malaya meminta-minta maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah pribadi korban penembakan.

“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Tanah Melayu agar segera meminta-minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohonkan untuk pemerintah Tanah Melayu melalui Kedutaan Besar Malaya pada Ibukota agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang mana lebih besar besar jikalau tuntutan mereka itu bukan segera ditanggapi.

“Tentu. Kalau tidaklah ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia di area Jakarta,” katanya.

Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.