India Larang Pegawai eksekutif Gunakan Teknologi AI DeepSeek lalu Pengolah Bahasa Alami GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT lalu DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari prospek kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan di cara wadah yang dimaksud mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pengaplikasian alat Kecerdasan Buatan di tempat komputer dan juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI dan juga perangkat lunak Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, serta lainnya) di area komputer lalu perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data lalu dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya cuma berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan di pekerjaan resmi di tempat kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di tempat kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di tempat berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, dalam mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Teknologi AI di area sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data masih menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.