Indonesia Memiliki Kapasitas kemudian Kemampuan Mengelola Emisi Karbon
JAKARTA – Indonesia miliki kapasitas kemudian kemampuan besar pada mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang tersebut diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara pada mengatur emisi karbon. otoritas juga telah lama mengeluarkan beberapa regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang dimaksud mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional lalu 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan kemungkinan besar yang digunakan dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan mampu membantu seluruh pengambil kebijakan pada menjalankan perdagangan karbon di dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC dapat memberikan solusi yang tersebut lebih tinggi konkret terkait perdagangan karbon serta juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih besar di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Dunia Maya of Things (IoT), kemudian lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka itu pada memverifikasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang berkelanjutan.
Indonesia memiliki prospek besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem kemudian pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya lantaran adopsi teknologi yang tersebut umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang lalu nilai penanaman modal yang dimaksud cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia lalu meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC serta carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, bursa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin saja oleh Indonesia. “Apabila bukan dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang digunakan bisa jadi didapat dari pangsa karbon,” kata dia.