Ini adalah 13 Tuntutan Aliansi BEM SI di Demo Indonesia Gelap Besok
JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak pada Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah area hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, kemudian demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Publik Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, dan juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). eksekutif tidaklah mendengar pendapat pelajar yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang dimaksud tidak ada pernah identik sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tiada mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan pada waktu kesempatan yang mana tepat agar kepala wilayah juga ada beban juga tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap berjauhan lebih tinggi besar mengingat tuntutan dia hingga pada masa kini tidaklah mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.