Instruksi Megawati perihal Retreat Bukti Perlawanan ke otoritas

JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala area dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menghasilkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini disertai dan juga memang benar bukan ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.

Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang dimaksud tidaklah mengikat kepala tempat yang tersebut berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta sanggup hanya ke depan instruksi mirip bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang tersebut diambil Hari Sabtu (22/2/2025).

Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan serta legitimasi PDIP.

Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang digunakan pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, sanggup hanya terlibat menggerakkan massa menggerakkan adanya perubahan, dan juga jikalau itu terjadi tempat pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.

“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, serta bukan sewenang mengambil acara populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala wilayah juga perwakilan kepala area yang mana berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak bergabung di kegiatan retreat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat instruksi itu, semua kepala area serta duta kepala area dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat pada Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang telah pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.

“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala wilayah kemudian delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala tempat kemudian delegasi kepala area untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang mana ditandatangani Megawati tersebut.