KBPP Polri Dukung Nanny Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Umum Kowani Periode 2024-2029

JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya terhadap Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang dimaksud setelahnya bertemu dan juga melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto pada Jakarta, Hari Senin (14/10/2024).

Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan juga proteksi hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan oleh sebab itu Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.

“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan terhadap keluarga Polri yang sedang berkontestasi di pemilihan pada setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri memperkuat beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, dan juga itu amanat AD/ART juga Tri Setia,” ucap Evita.

Menurut Evita, terhadap isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang digunakan bisa jadi kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani sanggup mengarus-utamakan kegiatan pemberdayaan kegiatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pemeliharaan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan pada mengurusi isu perempuan.

“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa jadi mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Perekonomian Bangsa dijadikan common jaringan Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke pada penyelenggaraan ekonomi, yang tersebut dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk perkembangan sektor ekonomi 8 persen,”kata Evita.

Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang mana cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan lalu anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di tempat lapangan nomor kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di area Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan kemudian upah kerja yang mana minim, perempuan di tempat legislatif masih belum mencapai kuota 30%.

Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan perkara kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, langkah pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial juga kerja paksa masih tinggi, lalu di dalam sisi lain pengamanan kemudian pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan di dalam sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.