Keselamatan pemilihan gubernur 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal pemilihan kepala daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang mengalami perkembangan di dalam pemilihan gubernur 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, perihal keamanan kemudian ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira bukan ada hambatan yang digunakan sangat penting yang digunakan muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Publik Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang pada luar tupoksi merupakan hal-hal yang tersebut setiap saat menjadi evaluasi internal. “Mungkin hanya dugaan banyak kalangan tentang kerja Polri yang digunakan tak sesuai dengan tupoksi hanya saja ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan kepala daerah mestinya telah membuktikan kerja Polri yang tepat,” tuturnya.

Terlepas dari kritik yang tersebut datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri di hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang tersebut terjadi saya kira dapat katakan baik-baik saja, kemudian bukan ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan telah beres sampai penetapan calon yang tersebut sudah ada selesai dilaksanakan oleh KPU,” ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri di dalam tahun 2025 mendatang, semakin professional dan juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan tambahan baik.

“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang tersebut harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan juga eksekutif yang tersebut bertanggungjawab menghadapi regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang tersebut tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.