Kekuatan Kondisi Keuangan BRICS Capai 35% GDP Dunia, Bisakah Indonesia Ambil Manfaat?
JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok sektor ekonomi BRICS , sebuah kelompok dunia usaha negera mengalami perkembangan terdepan yang dimaksud memegang peranan penting pada perekonomian global yang anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai faedah bagi Indonesia di area bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai khasiat sekaligus tantangan yang dimaksud dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang perekonomian juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan kesempatan besar untuk menguatkan perdagangan juga lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang digunakan mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses lingkungan ekonomi yang besar lalu memperlancar perdagangan di area antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang tersebut diselenggarakan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di tempat Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan sektor ekonomi BRICS yang mana mencapai 35% dari Sistem Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih banyak tinggi dibandingkan G7 yang dimaksud hanya sekali 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global yang dimaksud pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS serta Organisasi untuk Kerja Sama lalu Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang didominasi negara-negara Barat. Indonesia sudah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa kegunaan dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah tempat politiknya. “Jembatan ini efektif dikarenakan kedudukan urusan politik luar negeri kita yang mana bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, menyokong langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengumumkan New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pengerjaan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang dimaksud sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi bisa saja direstrukturisasi agar lebih tinggi menarik bagi investor,” pungkasnya.