Kementerian PKP Targetkan Kuota Rumah Subidi Tahun 2025 Naik Jadi 800.000 Unit
JAKARTA – Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman ( PKP ) memiliki target kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka menggalakkan daya beli publik melawan hunian yang digunakan layak, sekaligus membantu capaian acara 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami berusaha mencapai rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga menggerakkan pendanaan KPR FLPP juga SBUM juga inovasi proporsi APBN lalu Bank yang dimaksud sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau tambahan berbagai publik untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan menggerakkan skema pembiayaan perumahan yang mana mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan banyak bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target lalu jumlah keseluruhan rumah bersubsidi sanggup lebih tinggi tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna mengupayakan peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP meminta-minta tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah total anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya saja Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan sebab sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus memacu berjalannya sektor bidang dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Rencana Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih tinggi lanjut mengenai keinginan anggaran yang diperlukan,” tambah Wamenkeu.