Kementerian PPMI Bersama Imigrasi Pemasyarakatan Perkuat Perlindungan PMI dari TPPO
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pengamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada pertemuan keduanya di tempat Gedung Kementerian Imigrasi kemudian Pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, kedua menteri mengkaji penguatan pemeliharaan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang tersebut signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang digunakan menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju memperkuat Kementerian PPMI di memberikan proteksi maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi dan juga implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang digunakan kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang dimaksud luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sejenis dengan TNI dan juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di area wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, serta Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Penguasaan pengawasan di area perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja serupa ini, khususnya di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang dimaksud berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja mirip antara Kementerian PPMI lalu Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus menggalang peningkatan dunia usaha nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merek di dalam kancah internasional.