Ketua DPC HIPAKAD Jakbar Datangi Aslog Kodam Jaya, Ada Apa?
JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Ibukota Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Ibukota Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi kemudian diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Ibukota Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada ada pada tempat pada waktu ia berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang mana berdomisili di dalam kompleks perumahan Kodam Kalideres DKI Jakarta Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Barat.
Sebanyak 114 warga memohon untuk HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tersebut mereka itu alami terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang mana HIPAKAD berikan dengan segera ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka kesempatan mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) lalu Kodam Jaya sanggup memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan juga jasa para orang tua penghuni kompleks yang mana sudah pernah berjasa terhadap bangsa juga negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidaklah diskriminasi di menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya mampu bekerja serupa dengan Pemprov Ibukota ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang mana terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang digunakan tinggal dalam Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang benar sebagian orang tua dia telah terjadi meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir dalam sini, jangan merek digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak ada manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tiada sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon terhadap semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, serta penghuni kompleks TNI ada jalan meninggalkan di menangani persoalan hukum ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tak baik di tempat kemudian hari yang tersebut dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.

