KPK Periksa Yasonna H Laoly pada Kasus Harun Masiku, PDIP: Nuansanya Politis

JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.

Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.

“Kasus yang dikaitkan lalu dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan tindakan hukum yang dimaksud telah lama sekali dan juga berlarut-larut. Publik telah meninjau tahapan drama demi drama yang tersebut terjadi kemudian tak kunjung ada satu langkah yang mana tegas atau definitif yang digunakan kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).

Apalagi, kata Seno, pemilihan gubernur 2024 telah lama usai dan juga PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan pada konsolidasi partai.

“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif dalam jalan-jalan protokol di area Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dilaksanakan di tempat medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng serta seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.

“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidaklah membayangkan bahwa persoalan hukum ini bukan bermuatan politis,” imbuh Seno.

Kendati demikian, beliau berharap agar tindakan hukum seperti itu bisa jadi dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan juga dijalankan dengan prinsip yang digunakan baik.