LPG 3 Kg Dilarang Dijual Eceran, Begini Respons Pemilik Warung

JAKARTA – eksekutif resmi melarang transaksi jual beli LPG 3 kg secara eceran di dalam warung -warung mulai hari ini, Hari Sabtu (1/2/2025). Kementerian Energi kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, kebijakan ini diambil pada rangka menata perdagangan LPG sehingga tarif jualnya dalam lapangan sesuai dengan nilai yang digunakan telah lama ditetapkan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, LPG 3 kg hanya saja bisa jadi dijual di tempat pangkalan yang terdata. Para pemilik warung yang dimaksud selama ini mengirimkan LPG 3 kg pada masa kini harus mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina. Pengajuan bisa saja dilaksanakan lewat One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berupaya (NIB) dengan masa transisi pemberlakuan kebijakan berlangsung selama 1 bulan hingga Maret.

Sementara itu, dari pantauan SINDOnews di area lapangan, banyak pemilik warung mengaku belum mendapat sosialisasi terkait kebijakan baru itu. Namun, secara umum mereka menerima kebijakan pemerintah yang disebutkan lantaran menilai hal itu dapat menghindari persaingan tak sehat.

Salah satunya adalah pemilik warung bernama Rizal yang tersebut berlokasi di tempat Kebagusan, Pasar Minggu, DKI Jakarta Selatan. Dia menilai langkah pemerintah tepat dikarenakan memang sebenarnya ketika ini tarif LPG 3 kg cenderung berbeda-beda. “Belum (dapat sosialisasi). Tapi menurut saya sih bagus kalau begitu, jadi harganya rata, soalnya masing-masing warung punya nilai yang mana berbeda. Kalau memang sebenarnya dari pemerintah bikin kebijakan itu saya setuju,” katanya pada waktu diwawancarai.

Kendati demikian, Rizal memberikan catatan bahwa pemerintah harus memverifikasi pemilik warung tiada dipersulit pada proses pengajuan status sebagai pangkalan. Dia juga berharap pemerintah menjamin bahwa para pemilik warung yang kelak menjadi pangkalan mendapat pasokan LPG 3 kg secara jelas. “Asal jangan dipersulit pada prosesnya sih saya setuju, takutnya di tempat lapangan nanti prosesnya pada persulit, juga gasnya pun sulit didapetin. Kalau pemerintah nyanggupin ya boleh aja,” cetusnya.

Hal senada juga diungkap pemilik warung bernama Karim yang mana berlokasi pada Jagakarsa. Menurutnya, upaya pemerintah menyamakan nilai LPG 3 kg dalam lapangan patut didukung. Namun, dirinya berharap jangan sampai nanti setelahnya diseragamkan nilai tukar LPG 3 kg malah menjadi lebih besar tinggi.

“Setuju kalau memang benar niatnya untuk menyamakan harga. Asalkan jangan sampai nanti pas rencana itu telah efektif, tarif malah naik. Jadi mirip aja bohong,” ujarnya.