Mahfud MD: Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, serta Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengamati situasi hukum di area Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.

Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Proyek Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang diunggah di area kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah tindakan hukum hukum di tempat Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, tindakan hukum suap hakim yang digunakan melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang mana Patwalnya dinilai arogan.

“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang mana kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya saja rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).

Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali tak ada pihak yang digunakan mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tiada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah pernah ada pembagian tugasnya.

“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tidak ada tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut serta mengelak, ada yang mana ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidak ada ada di area situ,” katanya.

Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidaklah boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tak boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.

“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang dimaksud duduk pada situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk pada situ,” tandas Mahfud MD.

“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.