Mantan Koordinator GAM Ungkap Alasannya Dukung Pengesahan RUU TNI
JAKARTA – Mantan Koordinator Pergerakan Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab menyokong pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang tersebut diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia mengamati semata-mata ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang tersebut ditempatkan dalam lembaga atau kementerian sipil tidaklah menyebabkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI di area lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan juga kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI meminta-minta terhadap anggota TNI bergerak yang digunakan menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Hari Minggu (23/3/2025).
“Jadi kan tiada lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena sikap TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini bisa saja berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, padahal 16 lembaga atau kementerian sipil yang diajukan sebagai kedudukan yang digunakan dapat diduduki oleh TNI, langkah ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya dalam militer, beliau mengawasi RUU TNI ini tidak ada lepas dari kewajiban TNI sebagai duta negara serta mengayomi negara.
”Ini bukanlah dari TNI-nya, TNI hanya saja mengajukan saja. Diterima, lanjut, tiada diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang mereka itu duduki, tidak tempat strategis juga yang tersebut dilemparkan dalam luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya hanya saja membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh tiada terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI setelahnya RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang dimaksud berhak menduduki lembaga sipil padahal ada aturan-aturan yang digunakan telah ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang mendiskreditkan upaya pemerintah di memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang digunakan ditentukan. “Sayalah orang yang mana memformulasi damai antara GAM kemudian pemerintah Indonesia. Saya di dalam pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu telah tamat. Cuman apa yang mana kita mau itu adalah kesejahteraan yang tersebut identik di area Aceh dengan di tempat Papua, dengan di area Ambon, di tempat mana-mana, dalam Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang dimaksud menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI lantaran sesuai dengan permintaan lalu sesuai dengan perkembangan pemerintah ketika ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya tiada masalah. Masuk masa orde lama, tiada masalah. Malah dulu tambahan ketat. Warga itu lebih banyak akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan telah katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu identik pak. Publik bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat di dalam mana-mana. Ya kan? Di mana-mana keberadaan kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tiada ada yang tersebut salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro juga kontra dianggapnya hal yang tersebut wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat lalu bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang tersebut memproduksi onar di dalam masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang dimaksud mencoba menggiring opini seolah ada bahaya di area balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga meminta semuah pihak menggalang upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan acara yang digunakan disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang dimaksud sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang digunakan telah ada itu. Kalau nanti apa namanya di perjalanan itu ada semacam yang tersebut bukan suka, nanti dapat di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.