Massa Gelar Aksi di tempat KPK, Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP lalu Alkes Banten

JAKARTA – Petisi Publik Ibukota Antikorupsi menyelenggarakan aksi demonstrasi pada Gedung Merah Putih KPK , Hari Jumat (8/11/2024). Aksi yang dimaksud menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP dan juga pengadaan alat kemampuan fisik (alkes) di area Provinsi Banten.

Ketua Petisi Komunitas DKI Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua perkara yang dimaksud menyeret nama calon gubernur juga perwakilan gubernur Jakarta. “Kami memohonkan untuk KPK untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap skandal tindakan hukum dugaan perkara yang mana melibatkan Pramono Anung di skandal tindakan hukum e-KTP,” kata Hasan di area Gedung Merah Putih KPK.

“Selain itu, perkara pengadaan proyek alat kondisi tubuh pada Provinsi Banten,” sambungnya.

Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua persoalan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah lama bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.

“Jangan membiarkan hambatan Pramono Anung serta Rano Karno itu tiada ada kepastian hukum yang digunakan pada akhirnya bisa saja menyebabkan prakiraan yang bukan jelas di area ruang publik,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti mereka itu telah menjabat dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.