Mendikti Saintek Di-reshuffle, Akankah 3 Menteri Prabowo Ini adalah Menyusul?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama pada pembaruan kabinet di tempat awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban menghadapi kritik rakyat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sejumlah pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat sebagian menteri yang digunakan dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan rakyat apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Dalam artikel ini, dibahas lebih banyak lanjut mengenai menteri-menteri yang digunakan kinerjanya dinilai kurang memuaskan serta kemungkinan besar berisiko digeser.

3 Menteri Prabowo yang mana Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle

1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai

Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia yang dimaksud mendapat sorotan tajam sebab dinilai bukan maksimal pada menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang mana dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, nomor yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya pada mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi pada beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM pada proyek strategis nasional di dalam Pulau Rempang, Batam, lalu perkara pagar laut di dalam Tangerang, Banten.

Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak ada menunjukkan kinerja nyata pada 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai di menyelesaikan permasalahan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tak terlihat turun segera ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang digunakan diharapkan banyak pihak, berdasarkan pengalamannya di tempat Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidak ada menangguhkan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang tersebut lebih banyak terlibat lalu berikrar terhadap proteksi hak asasi manusia.

2. Menteri Koperasi lalu UKM: Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi, yang dimaksud menjabat sebagai Menteri Koperasi lalu Usaha Kecil lalu Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun miliki latar belakang yang cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru di mengatur koperasi serta memperbaiki perekonomian bisnis kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tak memberikan pembaharuan yang mana berarti untuk sektor UKM yang digunakan sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau kegiatan yang mana terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi lalu UMKM.
2. Kasus pencurian data yang tersebut melibatkan staf Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo), yang sebelumnya berada di area bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja sejenis dengan pengelola judi online yang mana melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie di menjadi pemimpin kementerian.

Sektor UKM lalu koperasi memerlukan pemimpin yang tersebut mampu berinovasi serta menghadirkan solusi konkret untuk menyokong dunia usaha rakyat. Bila Budi Arie tidaklah dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet bisa saja menjadi langkah yang dimaksud tepat untuk menggantikannya.

3. Menteri Energi lalu Narasumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang tersebut kurang baik di survei Celios. Bahlil, yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mana mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru menyebabkan polemik besar di dalam masyarakat.

Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang tersebut menyebabkan antrean panjang lalu kesulitan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Pengaruh sosial dari kebijakan ini sangat besar, lantaran banyak tukang jualan kecil yang mana kehilangan sumber penghasilan dia akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi juga perencanaan yang matang menyebabkan kebijakan ini menjadi hambatan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini lalu kemungkinan gangguan sosial yang ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang mana diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang tersebut tambahan mampu merancang kebijakan yang digunakan lebih tinggi bijaksana serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang dimaksud mudah. Namun, berdasarkan hasil survei lalu analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:

1. Mengoptimalkan Prestasi Pemerintah: Kemampuan beberapa menteri yang mana dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika merek bukan dapat menunjukkan hasil yang digunakan positif, pemerintah mungkin saja akan kehilangan dukungan dari masyarakat, teristimewa apabila permasalahan yang disebutkan berlarut-larut tanpa ada perbaikan.