Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Ini adalah Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab menghadapi situasi yang dimaksud terjadi dalam perusahaan, meskipun perkara yang digunakan mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan juga perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab masih ada pada pundaknya. Oleh akibat itu, ia dengan jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta menegaskan kejadian mirip tidaklah terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang digunakan diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang tersebut telah lama menyebabkan kegaduhan di dalam masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan lalu kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan perkara oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk bukan segera tampil ke masyarakat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tidak ada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi lalu evaluasi internal.

“Kami sangat menyokong proses penegakan hukum yang mana dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang digunakan ditemukan kemudian memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah pernah membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau kemungkinan risiko perusahaan dan juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pada menangani berbagai tantangan dalam masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada memverifikasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang tersebut sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.