Pagar Laut, Legislator PKB Sebut Ada Potensial Kerugian Negara Rp300 Ribu Miliar

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut pada pesisir laut Tangerang, Banten yang terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang digunakan menghebohkan umum tersebut.

“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut dalam Tangerang. Tak hanya saja ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar penduduk mampu meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil di tempat reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar sebab menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.

Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di tempat wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia apabila pada depan mata belaka kita kecolongan,” ujarnya.

Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat bukan ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidaklah ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.

Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di tempat KPP sangat kecil kemudian ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tersebut tidaklah mampu diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini bukan murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar belaka sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.

Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah dilakukan melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta pemerintahan Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang dimaksud terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang mana saat ini telah dilakukan dibongkar.