Pelibatan Militer di tempat Bagian Pertanian Harus Dibatasi agar Tak Tumpang Tindih
JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan lalu pertanian sebagai isu rakyat yang tersebut strategis lalu prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan masyarakat akibat pelibatan masif TNI terlibat serta cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima warga sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina meninjau strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil kemudian birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando lalu kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang mana telah lama dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di tempat kawasan regional juga global.
Berdasarkan skor yang mana dikeluarkan Bank Planet pada 2023 pada mengukur kinerja dan juga efektivitas pemerintahan pada dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Angka Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang mana identik persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi pada proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan juga mengguritanya korupsi dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional serta melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang mana lebih besar efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah terjadi terlatih dengan pola komando yang mana terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang digunakan lebih tinggi terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil mampu mengadopsi yang disebutkan di dalam masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi belaka sanggup dijalankan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar tidak ada menjadi bias, tumpang tindih kemudian kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Keamanan (Unhan) ini.