Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Perekonomian 8%

JAKARTA – Efisiensi anggaran yang dimaksud sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.

“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong perkembangan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang dimaksud dijalankan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, perkembangan dunia usaha mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan kemudian akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai hitungan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur lalu optimlaisasi pengelolaan acara prioritas. Tak belaka itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang tersebut perlu diperhatikan.

“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar bukan menghambat kinerja pemerintah,” katanya.

Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tak ada negara yang tersebut dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).

“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap peningkatan ekonomi di dalam masa depan,” ujar Esther.

Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah keseluruhan kementerian di kabinet tidaklah serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tak memberikan kegunaan dengan segera bagi rakyat.

“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.

Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang digunakan tidak ada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan juga strategi peningkatan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang tersebut tepat.

“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di tempat sisi lain, pemerintah juga harus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tiada menghambat inisiatif strategis yang dimaksud dapat mengupayakan peningkatan dunia usaha berkelanjutan,” ucapnya.