otoritas Didorong Evaluasi Harga Gas Bumi

JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor serta ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di area di negeri, baik yang mana untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, harga jual gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan dengan nilai gas alam internasional yang digunakan cuma USD3,21 per MMBTU.

“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas dalam Aceh yang tersebut berjauhan lebih banyak besar 18 kali lipat dari yang pada hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya harga jual gas alam pada Indonesia sejenis dengan yang di area berlakukan di tempat Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).

Dia menyebutkan nilai tukar gas sektor yang dimaksud disubsidi belaka untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tersebut tiada mendapatkan subsidi mayoritas item lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.

Ketentuan itu, katanya, sangat mahal serta tinggi sekali harganya, bandingkan dengan tarif gas lapangan usaha di dalam Negara Malaysia yang tersebut sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas bidang di tempat Thailand adalah USD5,5 per MMBTU kemudian nilai gas sektor di area Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.

“Bagaimana lapangan usaha kita sanggup bersaing di area domestik maupun internasional apabila tarif gas alam untuk bidang di dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.

BHS menjelaskan apabila biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka harga jual pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di tempat Indonesia dan juga harga jual beras yang pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat jauh lebih tinggi mahal.

Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.

“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi sejenis dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai tukar item bidang akan ekonomis kemudian daya beli warga kembali meningkat,” tandasnya.

Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim perniagaan sektor yang ada di area Indonesia sehingga tiada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dimaksud dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang di tempat negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga sektor ekonomi menjadi berkembang 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.