eksekutif Siap Menangani Potensial Karhutla 2025
JAKARTA – otoritas siap menangani prospek kebakaran hutan serta lahan (karhutla) dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di area Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Hari Senin (23/12/2024).
Rapat yang mana diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan juga lahan (Karhutla) di area wilayah ASEAN, dan juga perbuatan lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan sebagian komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sebanding lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah dilakukan disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pengerjaan dan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang dimaksud akan berpusat di tempat Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja serupa regional di pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak kemudian koordinasi KLH dengan lintas Kementerian serta juga eksekutif Daerah sangat penting serta terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan dijalankan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa di tempat kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pengaktifan lahan dengan api, baik oleh rakyat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang dimaksud matang, kami pastikan untuk rakyat Indonesia bahwa pemerintah siap menangani peluang Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang mana membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.