Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kemampuan otoritas Daerah 2024

JAKARTA – eksekutif Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Performa eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang dimaksud diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Kemampuan pemerintahan Daerah tahun 2024 di tempat Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).

Acara yang digunakan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pengurus melakukan penilaian kemudian penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilaksanakan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri kemudian Bappenas, juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.

“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.

Penghargaan yang dimaksud diberikan lantaran Provinsi Jawa Tengah miliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, pada postur Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih besar tinggi dibandingkan dana pengiriman yang digunakan bersumber dari APBN.

“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan rakyat diharapkan akan mampu tambahan baik,” ujar Nana.

Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari total itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang digunakan tersebar pada 35 kabupaten/kota.

^{(Foto: istimewa)}

Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang digunakan dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan masyarakat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Sehingga pelayanan untuk publik semakin baik, efektif, juga efisien. Juga memudahkan rakyat di mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif juga kualitatif, juga berdasarkan data sekunder lalu survei lapangan.